Berita

Ponorogo, 4 Juli 2024 – Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur dengan Nomor: 5587/PD.402/J2/2024, Kabupaten Ponorogo mempersiapkan diri untuk mengikuti tahapan wawancara dalam rangka penilaian GDPK (Gerakan Desa Peduli Keluarga) Award tingkat provinsi Jawa Timur tahun 2024. Surat tersebut mengundang Kabupaten Ponorogo untuk mengikuti proses penilaian yang

Ponorogo, 4 Juli 2024 – Rapat koordinasi penting mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH) di Kabupaten Ponorogo telah dilaksanakan. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, yang terditri dari unsur Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) Lawu Ds Perum Perhutani Divisi Regional Jawa

Ponorogo 03 Juli 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 – 2045. Paripurna pengambilan Keputusan atas Ranperda RPJPD ini merupakan rangkaian proses penyusunan RPJPD sesuai dengan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Ponorogo, Rabu 12 Juni 2024. Pekerja rentan miskin adalah kelompok yang berisiko tinggi jatuh dalam kemiskinan, ditandai dengan penghasilan rendah, akses terbatas ke layanan dasar masyarakat, dan tinggal di daerah kumuh dengan kondisi rentan akan kebersihan. Pemerintah mendukung para pekerja miskin dengan jaminan sosial ketenagakerjaan, meliputi perlindungan risiko kecelakaan kerja, jaminan hari tua,, dan jaminan

Menindaklanjuti rapat dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur serta Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur (BAKORWIL I) di Madiun yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Juni 2025 mengenai Sosialisasi, Promosi dan Desiminasi Kekayaan Intelektual, Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam hal pendaftaran KIK